Ekonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Mencapai US$109 Miliar pada Tahun 2025
Liga335 – TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem yang kuat guna mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia, yang diproyeksikan mencapai US$109 miliar pada tahun 2025. Indonesia, katanya, merupakan salah satu komunitas digital terbesar di dunia dengan nilai potensi sebesar itu.
Namun, ia menyerukan agar semua pihak tetap waspada terhadap berbagai ancaman, termasuk serangan siber yang menargetkan sektor-sektor strategis. “Kita harus lebih siap menghadapi tantangan-tantangan ini bersama-sama,” kata Kartika dalam pernyataan resminya yang diterima di Jakarta pada Sabtu, 13 September 2025. Ia juga memuji perusahaan percetakan keamanan milik negara, Perum PERURI, atas penyelenggaraan Digital Resilience Summit 2025.
Acara ini mempertemukan para pemimpin industri, regulator, akademisi, dan komunitas teknologi untuk membahas isu-isu krusial dalam membangun ketahanan digital di Indonesia. Acara tersebut mengusung tema “Mengintegrasikan Keamanan Siber, AI, Kuantum, dan Privasi f atau “Ketahanan Perusahaan,” yang diselenggarakan bekerja sama dengan PT Xynexis International, dengan menekankan komitmen terhadap kolaborasi lintas sektor guna memperkuat ketahanan digital nasional. Direktur Utama PERURI, Dwina Septiani Wijaya, mengatakan bahwa acara tersebut merupakan momentum dan platform strategis untuk memperkuat kontribusi perusahaan dalam membangun ekosistem teknologi dan keamanan digital di Indonesia.
“Di era disrupsi yang penuh risiko, kolaborasi lintas sektor merupakan kunci untuk menjaga kedaulatan digital Indonesia,” ujarnya. Direktur Bisnis Digital PERURI, Farah Fitria Rahmayanti, menyebutkan bahwa semua pihak harus mampu memanfaatkan perubahan teknologi untuk menghadapi serangan siber dan ancaman deepfake. Ia menyoroti perlunya kemampuan untuk mengintegrasikan keamanan siber, kecerdasan buatan, dan teknologi kuantum guna menjaga privasi data yang dikelola perusahaan.
Ia juga menekankan peran penting regulator dalam menetapkan standar tata kelola dan teknologi etika penggunaan, mengingat hal tersebut selalu memiliki dua sisi, yaitu ancaman sekaligus peluang. “Pihak regulator perlu menetapkan standar mengenai bagaimana tata kelola dan etika dapat diterapkan,” kata Farah. Menanggapi hal tersebut, CEO PT Xynexis International, Eva Noor, menyatakan bahwa semua pihak harus bersinergi dalam menangani isu-isu keamanan siber, kecerdasan buatan, teknologi kuantum, dan privasi data.
“Forum ini menyediakan ruang bersama bagi pemerintah, industri, dan akademisi untuk menemukan solusi konkret agar Indonesia benar-benar siap menghadapi masa depan digital,” katanya.
