Fondasi Ekonomi Indonesia Tetap Kuat, Kata Airlangga
Slot online terpercaya – TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa fondasi ekonomi Indonesia tetap kokoh meskipun ketidakpastian global masih berlanjut.
“Di tengah dinamika global yang masih diwarnai ketidakpastian, fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh,” kata Airlangga dalam pernyataan resmi pada Kamis, 23 April 2026.
Ia mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2026 didukung oleh konsumsi rumah tangga yang kuat, penyaluran tunjangan hari raya (THR), dan percepatan belanja pemerintah, termasuk realisasi stimulus sebesar Rp809 triliun.
Dalam hal investasi, Indonesia mencatat Rp498,79 triliun pada kuartal pertama, melampaui target dan tumbuh 7,22 persen secara tahunan. Penciptaan lapangan kerja juga membaik, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 706.
569 pekerja, naik 18,93 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Airlangga mengatakan angka-angka ini mencerminkan peran investasi dalam mendorong penciptaan lapangan kerja dan mempromosikan pembangunan ekonomi yang lebih seimbang, termasuk peningkatan investasi di luar Jawa.
Sementara itu, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan, BI Rate, pada level 4,75 persen untuk menjaga stabilitas nilai tukar di tengah gejolak eksternal.
Indeks Manajer Pembelian (PMI) Sektor Manufaktur tercatat sebesar 50,1 pada Maret 2026, tetap berada di zona ekspansi, dengan rata-rata kuartal pertama juga secara konsisten di atas 50 dan tetap kompetitif di kawasan ASEAN.
Dari sisi eksternal, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus selama 70 bulan berturut-turut, sementara cadangan devisa mencapai US$148,2 miliar. Defisit anggaran negara berada di level 0,93 persen dari produk domestik bruto (PDB) per Maret 2026, mencerminkan disiplin fiskal di tengah perluasan belanja yang terukur.
Airlangga menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk mempertahankan Indonesia sebagai tujuan investasi yang menarik. Melalui Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (P3M-PPE), yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 4/2026, pemerintah bertujuan untuk memastikan kebijakan memberikan perbaikan nyata dalam kemudahan berbisnis, termasuk upaya untuk menghilangkan hambatan investasi.
Ia menambahkan bahwa revisi Klasifikasi Baku Lintas Industri (KBLI) 2025, yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, merupakan bagian penting dalam memperkuat perizinan usaha berbasis risiko. Pembaruan ini mencakup sektor-sektor yang sedang berkembang seperti ekonomi digital, kecerdasan buatan, mitigasi perubahan iklim, model bisnis baru, dan layanan keuangan, termasuk perbankan logam mulia.
Untuk memberikan kejelasan regulasi, pemerintah telah menerbitkan surat edaran bersama yang melibatkan Kementerian Investasi, Kementerian Hukum, dan BPS, yang menguraikan pedoman teknis untuk penyesuaian KBLI tanpa merugikan perusahaan.
Kebijakan ini mencakup pembaruan otomatis berbasis sistem dan penyesuaian manual ketika perusahaan mengubah anggaran dasarnya.
Secara terpisah, Bank Dunia pada April 2026 merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun ini menjadi 4,7 persen dari PDB, sedikit turun dari perkiraan sebelumnya sebesar 4,8 persen.
