Risiko dan Tantangan Membayangi Indonesia untuk Mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
Liga335 – TEMPO Interaktif, Jakarta – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung mengungkapkan pendanaan menjadi tantangan utama pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia. Satu unit PLTN membutuhkan biaya investasi sebesar US$ 3,8 miliar atau sekitar Rp 61,7 triliun dengan masa pembangunan selama empat hingga lima tahun. Selain itu, risiko bencana alam merupakan salah satu kekhawatiran terbesar dalam pembangunan PLTN.
Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memperketat mitigasi dan pengawasan, serta menjalin kerja sama internasional untuk memastikan keselamatan operasional melalui Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN). “Pemerintah akan memberikan perhatian penuh pada pengetatan mitigasi dan pengawasan, serta kerja sama internasional untuk memastikan keselamatan operasional melalui BAPETEN,” katanya, dikutip dari keterangan tertulis pada Senin, 27 Oktober 2025. “PLTN Bukan Lagi Pilihan Terakhir” Meskipun menghadapi tantangan yang cukup besar, Yuliot menyebutkan bahwa instrumen untuk mengatur umlah PLTN di Indonesia sudah mencukupi.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki visi pengembangan energi nuklir sejak awal tahun 1960-an, yang diawali dengan pembangunan tiga reaktor riset, yaitu Reaktor Triga di Bandung (2 MW), Reaktor Kartini di Yogyakarta (100 kW), dan Reaktor Serpong di Tangerang Selatan (30 MW). Menurut Yuliot, Indonesia juga telah memiliki landasan hukum yang kuat untuk pengembangan nuklir, mulai dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1967 tentang Ketenaganukliran, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, hingga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional. Dalam PP Nomor 45 Tahun 2025, PLTN tidak lagi menjadi pilihan terakhir, tetapi telah ditetapkan sebagai bagian integral dari perencanaan energi nasional.
Indonesia menargetkan PLTN pertama akan beroperasi pada tahun 2032, dengan total kapasitas 44 gigawatt (GW) pada tahun 2060. Dari jumlah tersebut, 35 GW akan dialokasikan untuk kebutuhan listrik umum, sementara 9 GW untuk produksi hidrogen nasional. tion.
Menurut peta jalan energi nasional, pangsa energi nuklir dalam bauran energi Indonesia diproyeksikan meningkat menjadi 5 persen pada tahun 2030 dan mencapai 11 persen pada tahun 2060. Pembangunan PLTN sejalan dengan tujuan kedua dari Nawacita, yang bertujuan untuk memperkuat pertahanan dan keamanan nasional sekaligus mendorong kemandirian energi, pangan, dan air, serta pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru. “PLTN tidak lagi dianggap sebagai pilihan terakhir, tetapi menjadi bagian strategis dalam perencanaan energi nasional menuju Net Zero Emission 2060,” kata Yuliot.
Pembangunan PLTN Dinilai Bukan Kebijakan Strategis Ahli kebijakan di Yayasan Sartika, Shalati, berpendapat bahwa pembangunan PLTN bukanlah pilihan strategis bagi Indonesia. Ia menyoroti tiga faktor utama: risiko geografis, biaya yang tinggi, dan cadangan uranium domestik yang terbatas. Menurut Shalati, PLTN tidak layak secara finansial, karena biayanya lebih tinggi daripada harga dasar listrik nasional dan dapat meningkatkan biaya produksi.
en membutuhkan subsidi hingga Rp7,2 triliun per tahun. Shalati memperkirakan bahwa cadangan uranium yang terukur di Indonesia hanya cukup untuk mengoperasikan satu PLTN selama enam hingga tujuh tahun. Setelah itu, Indonesia harus mengimpor bahan bakar nuklir, yang berpotensi menambah beban anggaran hingga Rp3,52 triliun per tahun untuk proyek berkapasitas 4,3 gigawatt.
Faktor geologi juga menjadi perhatian lain. Indonesia terletak di jalur tektonik aktif Cincin Api Pasifik. Data BMKG mencatat rata-rata 7.
069 gempa bumi per tahun selama periode 2008-2022, dengan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024 saja, hampir 30.000 gempa bumi tercatat, termasuk 20 gempa bumi yang merusak.
Shalati juga menyoroti dampak perubahan iklim yang semakin parah. Tahun 2024 tercatat sebagai tahun terpanas dalam sejarah, dengan suhu ekstrem yang dapat mengganggu sistem pendingin PLTN. Dia menunjukkan bahwa beberapa negara Eropa bahkan menutup sementara PLTN mereka untuk mencegah risiko dari cuaca ekstrem.
Pemerintah Indonesia eski mendapat banyak kritikan, pemerintah tetap melihat energi nuklir sebagai bagian integral dari transisi menuju pencapaian emisi nol pada tahun 2060. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa PLTN tidak akan dibangun di satu lokasi, melainkan tersebar di beberapa lokasi. Pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi dan membentuk Komite Pelaksana Program Energi Nuklir (KP2EN) sebagai badan pelaksana proyek.
Menurut Bahlil, peta jalan pembangunan PLTN telah disiapkan hingga 2034, dengan kapasitas awal 500 megawatt (MW) yang akan dibagi di Sumatera dan Kalimantan, masing-masing 250 MW. Ia menjelaskan bahwa teknologi yang akan digunakan adalah Small Modular Reactor (SMR), yang lebih fleksibel dan sesuai dengan karakteristik sistem energi Indonesia yang tersebar. “Konsepnya sedang didiskusikan.
Tawaran dari beberapa negara mitra sudah dikaji,” ujar Bahlil dalam acara Jakarta Geopolitical Forum i di Jakarta pada hari Selasa, 24 Juni 2025.
