Indonesia Memperluas Program Renovasi Rumah Menjadi 400.000 Unit pada Tahun 2026
Liga335 – TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia, Maruarar Sirait, mengumumkan bahwa pemerintah telah menaikkan target program renovasi rumah pada tahun 2026 menjadi 400.000 unit.
Pengumuman tersebut disampaikan dalam pertemuan terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 6 April 2026.
Program yang dikenal sebagai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi perumahan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.
“Kami baru saja mengadakan pertemuan dengan Presiden, yang menunjukkan dukungan luar biasa terhadap perumahan rakyat.
Salah satu langkah strategisnya adalah mempercepat renovasi rumah bagi masyarakat,” kata Maruarar.
Tahun lalu, program ini menargetkan 45.000 unit, sehingga sekitar 220 kabupaten dan kota tidak mendapatkan kuota.
Namun, tahun ini, semua daerah di seluruh Indonesia akan dilibatkan.
Maruarar menambahkan bahwa pejabat pemerintah kunci, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy I ndra Wijaya, turut membantu merancang skema untuk merenovasi ratusan ribu rumah di seluruh negeri.
“Program ini sangat penting.
Program ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mewujudkan keadilan sosial,” kata Maruarar.
Pada akhir tahun 2025, Maruarar menyatakan bahwa anggaran untuk merenovasi rumah-rumah yang tidak layak huni akan meningkat delapan kali lipat, sesuai dengan instruksi langsung dari Presiden Prabowo.
Dari total anggaran Kementerian Perumahan tahun 2026 sebesar sekitar Rp10,89 triliun, Rp8,1 triliun, atau sekitar 80 persen, telah dialokasikan secara khusus untuk merenovasi rumah-rumah keluarga miskin.
Maruarar menekankan bahwa kebijakan ini memprioritaskan kebutuhan masyarakat miskin di atas pertimbangan efisiensi.
“Kebijakan anggaran ini berpihak pada rakyat. Presiden tidak berfokus pada efisiensi di sini, melainkan bersikap dermawan dalam arti positif, dengan memprioritaskan kepentingan publik,” ujarnya.
Pribadi Wicaksono dari Yogyakarta turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
