Garis Kemiskinan Global Bank Dunia yang Diperbarui: Indonesia
Liga335 daftar – Seperti biasa, garis kemiskinan nasional Indonesia tetap menjadi ukuran yang paling relevan untuk diskusi kebijakan khusus negara, sementara ukuran kemiskinan global yang baru dimaksudkan untuk membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain. Garis kemiskinan resmi Indonesia ditetapkan di tingkat provinsi (terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan) dan tingkat kemiskinan mencapai 8,57 persen pada September 2024.
Garis kemiskinan internasional yang baru ditetapkan pada tingkat yang lebih tinggi daripada tolok ukur sebelumnya.
Garis kemiskinan internasional didasarkan pada definisi nasional yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pemerintah di seluruh dunia telah meningkatkan nilai garis kemiskinan nasional mereka.
Karena perubahan-perubahan ini, dan pada tingkat yang lebih rendah, perubahan global dalam biaya hidup, garis kemiskinan patokan global juga meningkat.
Garis kemiskinan ekstrim internasional yang baru, yang didefinisikan sebagai nilai tipikal dari garis kemiskinan nasional yang ditetapkan oleh negara-negara berpenghasilan rendah, sekarang ditetapkan sebesar $3,00 per hari (setara (setara dengan sekitar 546.400 Rupiah per bulan setelah memperhitungkan biaya hidup di Indonesia). Dua garis kemiskinan internasional lainnya didefinisikan sebagai nilai tipikal garis kemiskinan nasional di antara negara-negara LMIC, yang ditetapkan sebesar $4,20 per hari (sekitar 765.
000 Rupiah per orang per bulan), dan di antara negara-negara UMIC sebesar $8,30 per hari (sekitar 1.512.000 Rupiah per orang per bulan).
Estimasi kemiskinan Bank Dunia sengaja berbeda dengan definisi kemiskinan nasional yang digunakan oleh sebagian besar pemerintah. Definisi kemiskinan nasional dan internasional sengaja dibuat berbeda karena digunakan untuk tujuan yang berbeda. Garis kemiskinan nasional dibuat oleh pemerintah dan dikhususkan untuk konteks unik suatu negara.
Garis kemiskinan nasional digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan di tingkat nasional, seperti menargetkan bantuan kepada masyarakat miskin.
Bank Dunia menerbitkan tingkat kemiskinan untuk ketiga garis kemiskinan internasional untuk semua negara, tidak hanya negara-negara dalam pengelompokan kelas pendapatan yang relevan. Pov Statistik kemiskinan untuk ketiga garis kemiskinan internasional relevan untuk Indonesia, tetapi karena Indonesia baru saja menjadi UMIC, perhatian khusus diberikan pada garis kemiskinan berpenghasilan menengah ke bawah dan menengah ke atas.
Setelah naik kelas menjadi UMIC pada tahun 2023, Indonesia meninggalkan ujung atas kisaran pendapatan nasional di antara negara-negara LMIC dan masuk ke bagian bawah kisaran UMIC. Dalam kebijakan nasionalnya, negara-negara UMIC cenderung lebih ambisius dalam menetapkan standar hidup minimum, sehingga lebih banyak penduduk Indonesia yang diklasifikasikan sebagai miskin menurut standar UMIC daripada LMIC. Kategori UMIC sendiri juga jauh lebih luas daripada LMIC, termasuk negara-negara dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita hingga $14.
005, hampir tiga kali lipat dari tingkat pendapatan Indonesia yang sebesar $4810 pada tahun 2023.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah ini berarti estimasi kemiskinan sebelumnya yang diterbitkan oleh Bank Dunia atau pemerintah nasional salah?
Garis kemiskinan sebelumnya dan angka kemiskinan yang dihasilkan ingkat suku bunga tetap berlaku, termasuk yang didasarkan pada paritas daya beli tahun 2017 (ditetapkan pada $2,15, $3,65, dan $6,85) dan juga yang didasarkan pada PPP tahun 2011 (ditetapkan pada $1,9, $3,2, dan $5,5). Statistik dari seri sebelumnya terus diterbitkan oleh Bank Dunia.
Saat ini ada begitu banyak garis dan tingkat kemiskinan, berapa tingkat kemiskinan yang sebenarnya di Indonesia?
Tidak ada satu definisi kemiskinan yang dapat digunakan untuk semua tujuan, dan inilah alasan mengapa ada perbedaan dalam garis dan metode penghitungan. Untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai kebijakan nasional di Indonesia, garis kemiskinan nasional dan statistik kemiskinan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah yang paling tepat.
Garis kemiskinan internasional yang diterbitkan oleh Bank Dunia lebih tepat digunakan untuk memantau kemiskinan global dan membandingkan Indonesia dengan negara lain atau standar global.
Mengapa garis kemiskinan internasional yang setara dengan Rupiah tidak sesuai dengan nilai tukar pasar antara Rupiah dan dolar AS?
Agar Bank Dunia dapat menerapkan garis ntuk dapat menerapkan standar pengukuran kemiskinan yang sama untuk semua negara, pertama-tama harus memperhitungkan perbedaan biaya hidup di antara negara-negara tersebut.
Hal ini dilakukan dengan mengukur perbedaan jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan satu unit mata uang suatu negara di negara lain; hal ini dapat dilakukan berkat upaya global yang dilakukan oleh kantor-kantor statistik nasional di seluruh dunia, yang disebut International Comparisons Program (ICP). Dengan demikian, konversi garis kemiskinan internasional ke dalam nilai rupiah bukanlah konversi nilai tukar pasar-ini membutuhkan penyesuaian untuk perbedaan biaya antara Indonesia dan negara-negara lain di dunia. Garis kemiskinan internasional saat ini dibandingkan dengan paritas daya beli 2021 yang dihasilkan oleh ICP.
Proses penghitungan perbedaan daya beli di tingkat negara ini juga membedakan statistik Bank Dunia dengan definisi nasional, karena penyesuaian ini tidak diperlukan untuk memantau kemiskinan di satu negara.
Apakah Bank Dunia menggunakan d adakah data atau metode yang berbeda dari pemerintah Indonesia untuk mengukur kemiskinan?
Bank Dunia menggunakan survei rumah tangga resmi, SUSENAS, untuk mengukur kemiskinan pada garis kemiskinan internasional, sumber data yang sama dengan yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk statistik kemiskinan nasional.
Namun, metode untuk mengukur kemiskinan berbeda. Kemiskinan yang diukur berdasarkan pendekatan Bank Dunia dengan menggunakan garis kemiskinan internasional menyesuaikan tiga jenis perbedaan harga: perbedaan harga dari waktu ke waktu (menggunakan indeks harga konsumen), perbedaan harga antar kabupaten/kota (menggunakan ukuran biaya hidup setempat), dan perbedaan harga antar negara (menggunakan penyesuaian yang berkaitan dengan PPP). Definisi kemiskinan nasional tidak menggunakan IHK untuk menyesuaikan perbedaan harga dari waktu ke waktu.
Pendekatan untuk memperhitungkan perbedaan spasial di Indonesia juga berbeda-pendekatan resmi menghasilkan garis kemiskinan yang terpisah untuk setiap daerah pedesaan dan perkotaan di setiap provinsi . Terakhir, karena garis kemiskinan resmi dimaksudkan untuk digunakan di Indonesia saja, maka garis kemiskinan tersebut tidak memerlukan penyesuaian terkait KPS.
Mengapa Bank Dunia melaporkan bahwa kemiskinan di Indonesia telah meningkat-misalnya, dari 15,6 menjadi 19,9 persen pada garis LMIC dan 60,3 menjadi 68,3 persen pada garis UMIC?
Kemiskinan di Indonesia tidak meningkat. Tingkat kemiskinan yang dilaporkan pada garis LMIC dan UMIC yang baru lebih tinggi karena ambang batas untuk dianggap tidak miskin telah meningkat di tingkat global. Di negara-negara berpenghasilan rendah, hal ini terutama disebabkan oleh kualitas survei yang tersedia telah meningkat dan beberapa negara yang telah menyesuaikan garis kemiskinan mereka untuk memanfaatkan data yang lebih akurat.
Di negara-negara berpenghasilan menengah, peningkatan garis kemiskinan nasional menunjukkan bahwa banyak negara telah menjadi lebih ambisius dalam menentukan standar hidup minimum yang dapat diterima. Sebagai hasil dari ambang batas yang lebih tinggi, sebagian besar negara mengalami peningkatan tingkat kemiskinan internasional, seperti halnya Indonesia.
———————— ——————————–
- Garis $1 per hari yang diperkenalkan pada tahun 1990, untuk pemantauan kemiskinan global, direvisi menjadi $1,25 per hari (paritas daya beli tahun 2005), $1,90 (PPP tahun 2011), dan $2,15 (PPP tahun 2017). Pembaruan saat ini, dengan menggunakan PPP 2021, menetapkannya sebesar $3,00 per hari. Pada tahun 2017, garis kemiskinan pendapatan menengah ke bawah dan menengah ke atas juga diperkenalkan untuk memberikan ambang batas yang lebih relevan bagi negara-negara dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi.
