Perekonomian Indonesia dalam Bayang-bayang Krisis

Perekonomian Indonesia dalam Bayang-bayang Krisis

Perekonomian Indonesia dalam Bayang-bayang Krisis

Liga335 daftar – Oleh: Eko B. Supriyanto, Chairman Infobank Institute DATA memang tidak bohong. Denyut nadi ekonomi Indonesia melemah, namun para penguasa masih menari di atas panggung ilusi.

Mereka bersembunyi di balik retorika optimisme yang sudah usang, seolah-olah kata-kata manis dapat mengubur fakta bahwa Indonesia sedang “menggigil kedinginan”. Mungkin bukan hanya demam berdarah yang sedang kita hadapi, tapi juga “koma” panjang – sebuah bencana turun-temurun yang akan menjadi warisan terkejam bagi anak cucu kita. Pemerintah boleh saja pura-pura tuli, tapi sejarah akan mencatat mereka sebagai “algojo” Indonesia Emas.

Di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang sedang tidak baik. Namun, akhir-akhir ini kita disibukkan dengan keributan mengenai sertifikat asli dan sertifikat palsu. Padahal, akan lebih baik untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan pasar dari cap yang melekat yang sering disebut omon-omonomi.

Pemerintahan Prabowo memiliki modal besar, meskipun para pembantunya kesulitan untuk mengimplementasikan program-program besar yang dicanangkan – karena aat ini, sebagian besar menteri yang ada adalah kelas “magang”. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025 hanya 4,87 persen (yoy), lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya. Lebih mengkhawatirkan lagi, ekonomi justru terkontraksi 0,98 persen dibandingkan dengan kuartal IV 2024.

Ini bukan sekadar perlambatan, tetapi sinyal resesi yang mulai mengintip. Polarisasi konsumsi semakin terlihat jelas. Jujur saja.

Kalangan atas masih bertahan, sementara daya beli kalangan bawah terus menurun. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) terus anjlok sejak November 2024, menandakan pesimisme yang semakin dalam. Faktanya, penurunan pendapatan perusahaan seperti Telkomsel dan konsumsi Mie Instan Indofood menjadi bukti nyata pelemahan daya beli.

Data simpanan di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan bahwa simpanan masyarakat kecil semakin mengempis – dan ini menunjukkan bahwa kelompok ini “mantap” – alias makan tabungan. Bahkan, dalam guyonan sehari-hari, saking sulitnya uang, tuyul pun mengeluh bahwa mencari uang juga sulit. Sejalan dengan itu, sektor tenaga kerja, formal menurun, dan informal berkembang – tanpa jaminan pekerjaan.

Pengangguran merangkak naik, terutama di sektor manufaktur yang mengalami kontraksi terdalam sejak Agustus 2021. Yang lebih memprihatinkan, sektor formal terus menyusut, sementara sektor informal – dengan upah rendah dan perlindungan yang minim – membengkak. Sektor pertanian kembali menjadi “penampung” tenaga kerja terbesar, bukan karena kemajuan, tetapi karena kegagalan industri menciptakan lapangan kerja yang layak.

Bahkan, program-program pelatihan kerja (BLK) dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan industri. Banyak pabrik yang tutup. Para buruh kembali ke desa untuk memperjuangkan warisan tanah yang sedikit.

Dan, mereka yang tidak memiliki warisan terpaksa bekerja apa saja. Jujur saja, hal ini membuat saya s bom waktu masalah sosial, dan karena itu, juga menjadi tempat yang subur bagi para “preman”. Sementara itu, pemerintah sering membuat kebijakan yang tidak konsisten.

Hal ini berdampak pada pasar. Bahkan, pemerintah sering terjebak dalam retorika optimis, sementara kenyataan berbicara lain. Sebagai contoh: pemotongan anggaran belanja pemerintah menghantam sektor perhotelan dan pariwisata.

Diikuti dengan turunannya, sektor restoran dan UMKM yang selama ini menjadi tumpuan perekonomian. Tidak hanya itu, UU Cipta Kerja yang diharapkan dapat menarik investasi, justru diikuti dengan menurunnya minat investor asing. Padahal, di awal pemerintahan, kebijakan fiskal yang tidak konsisten, seperti tarik ulur kenaikan PPN, telah mengikis kredibilitas di mata pasar.

Hal ini bisa jadi melegakan bagi masyarakat. Namun, dalam hal kredibilitas kebijakan, hal itu dapat dibatalkan dalam semalam. Namun baru-baru ini ada dua kejadian langka.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membatalkan mutasi tujuh perwira tinggi. Pergantian ini tentu mengejutkan, karena tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Umumnya keputusan di TNI sudah melalui pertimbangan yang sangat matang, dan karena itu tidak pernah terdengar ada keputusan Panglima TNI yang dianulir dalam waktu singkat.

Kedua, soal Hasan Nasbi yang sudah mengundurkan diri, tapi tetap ikut Sidang Kabinet karena diundang. Sekarang dia bekerja lagi. Ini seperti pepatah yang membingungkan.

“Sudah tapi belum,” sudah mengundurkan diri tapi masih menjabat. Dua hal ini dicatat publik sebagai inkonsistensi kebijakan. Dan, akan mendistorsi kepercayaan publik dan pasar.

Belum lagi masalah judi online yang “dibiarkan” merajalela, menguras uang keluar negeri dan melemahkan ekonomi dalam negeri. Masyarakat diberi hiburan dan mimpi dengan judi online. Dalam lima tahun terakhir, omzet judi online menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah melebihi Rp1.

000 triliun. Sejalan dengan itu, Bank Dunia mengatakan bahwa 60 persen penduduk Indonesia rentan terhadap kemiskinan. Garis kemiskinan versi BPS juga dianggap terlalu rendah sehingga mengaburkan realitas penderitaan rakyat.

Kelas menengah yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian justru menyusut dan bergeser ke kelompok miskin yang rentan. Kelompok rentan ini bisa jadi merupakan bom waktu. Namun, bukan berarti pemerintah menutup diri.

Pemerintah masih memiliki peluang di tengah badai. Di tengah kesuraman, beberapa celah masih terbuka, seperti hilirisasi sumber daya alam, seperti nikel, yang dapat mendukung ekspor. Bahkan, perang dagang global bisa dimanfaatkan untuk substitusi impor dan ekspor baru.

Program tiga juta rumah, setidaknya, akan menciptakan permintaan sehingga dapat mendorong permintaan. Namun di tengah kondisi seperti ini, yang terpenting adalah mendorong penciptaan lapangan kerja. Atau, memulihkan APBN untuk mendorong peningkatan konsumsi masyarakat.

Pada saat pra yang ada, banyak kredit pemilikan rumah (KPR) yang macet, jangankan membangun rumah, permintaan pun seret. Sementara itu, sektor keuangan relatif stabil dibandingkan dengan krisis 1998, meskipun hal ini bukan jaminan. Untuk itu, sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian lebih pada sektor keuangan.

Pasar modal memang merupakan tempat bagi orang-orang yang memiliki uang. Namun pasar modal sama pentingnya dengan pasar yang “becek”. Sudah saatnya pemerintah memberikan sinyal yang baik kepada pasar keuangan yang sedang berjuang memperdalam sektor keuangan (financial deepening) agar lebih kuat, dan tidak rapuh.

Satu hal lagi, program Koperasi Desa Merah Putih jangan sampai merusak bank-bank Himbara. Ide Koperasi Desa Merah Putih adalah menciptakan permintaan. Namun, operasional dan tata kelola perlu dipersiapkan dengan baik dengan pengelola yang memiliki integritas.

Jangan sampai kehadiran koperasi ini hanya sebagai hadiah dari pemerintah yang memenangkan pemilu. Data-data yang ada menunjukkan bahwa engan jelas: ekonomi Indonesia sedang sakit. Pemerintah harus berhenti bersembunyi di balik narasi optimisme dan segera mengambil langkah konkret.

Jika tidak, yang terjadi bukan hanya perlambatan, tetapi krisis berkepanjangan yang akan membebani generasi mendatang. Jelas, angka-angka ekonomi tersebut mengingatkan kita semua. Bisa jadi, jika tidak ada perubahan kebijakan, Indonesia akan terjebak dalam jebakan negara berpenghasilan menengah yang berkepanjangan.

Solusinya bukan hanya program-program populis seperti makanan bergizi gratis, tapi juga reformasi struktural. Juga, membersihkan premanisme untuk memperbaiki iklim investasi, dan tentu saja merampingkan birokrasi dan menangani korupsi dengan lebih tegas. Hukum tidak boleh lagi menjadi komoditas yang dijual murah di pengadilan.

Sudah saatnya kepercayaan dibangun kembali. Mengembalikan kepercayaan lebih mendesak daripada meributkan ijazah palsu. Pembuktian apakah sebuah ijazah asli atau palsu tidak akan membuat masyarakat kenyang, tetapi justru saat ini menimbulkan keributan yang tidak menjawab persoalan ekonomi yang sedang tidak baik.

Bapak Pr emang benar, ekonomi Indonesia saat ini sedang berada dalam bayang-bayang krisis. Jangan sampai ada lagi matahari “kembar” yang saling menyandera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *