Menteri Dalam Negeri Menyoroti Lambatnya Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Pertambangan Indonesia
Slot online terpercaya – TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti rendahnya pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah penghasil tambang. Kondisi ini disebabkan oleh tertundanya kegiatan ekspor akibat belum selesainya pembangunan smelter di beberapa daerah.
“Daerah yang pertumbuhannya paling rendah adalah Papua Tengah. Hal ini karena Freeport mengalami masalah, seperti longsor dan kebakaran smelter, sehingga menyebabkan terhentinya semua kegiatan. Akibatnya, ekspor dari Freeport terhenti, padahal itu sangat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Papua Tengah,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin, 20 Oktober 2025.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga hadir dalam rapat tersebut. Selain Papua Tengah, Tito menyoroti penurunan ekonomi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia mengakui kinerja Gubernur NTB yang baik, namun terhambat oleh pembangunan smelter.
“Di sana e adalah sebuah perusahaan tambang bernama Amman. Perusahaan ini diperintahkan untuk memproses dan membangun smelter, kemudian ekspor dihentikan. Karena penghentian ekspor itu, pertumbuhan ekonomi langsung negatif.
Padahal NTB belum pernah mengalami pertumbuhan negatif,” katanya. Tito menyebutkan bahwa pihaknya telah menyampaikan hal ini kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. “Kami sudah sampaikan ke Pak Bahlil, dan apakah memungkinkan untuk tetap ekspor sambil menunggu selesainya smelter.
Karena kalau tidak, akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang negatif,” katanya. Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan beberapa daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif, seperti Papua Tengah sebesar -9,83 persen, NTB -0,82 persen, dan Papua Barat -0,23 persen. “Angka-angka negatif ini, Papua Tengah, NTB, Papua Barat, kalau sampai negatif, maka akan melenceng jauh dari yang disebutkan tadi.
Ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. th,” kata Tito. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional merupakan agregat dari hasil kerja seluruh daerah.
“Kami berharap semua daerah pertumbuhan ekonominya di atas nasional sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Tito. Hingga kuartal III tahun 2025, Kementerian Dalam Negeri mencatat pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 5,12 persen. Ia berharap pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6 persen jika semua daerah bekerja maksimal.
“Kalau semua daerah bekerja maksimal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, seperti penanganan inflasi, maka bisa tercapai. Inflasi sudah terkendali di angka 2,65 persen selama dua setengah tahun terakhir,” katanya. Tito juga mendesak daerah-daerah untuk memperkuat belanja publik dan investasi untuk menstimulasi perekonomian, terutama di daerah-daerah pertambangan yang terkena dampak penurunan ekspor.
“Kami meminta agar Menteri Keuangan memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah untuk membangun pertumbuhan ekonomi,” katanya. Pilihan Redaksi: Indonesia Akan Buka Kembali Pasar Dalam Negeri Program Beasiswa di Tahun 2026 dengan 100.
